Surabaya— Institut Seni Indonesia (ISI) Yogyakarta mendorong tata kelola kecerdasan artifisial (AI) di perguruan tinggi yang berpijak pada kebutuhan sivitas akademika sekaligus menjaga orisinalitas karya seni. Gagasan itu dipaparkan Ir. Troy, M.T., M.M., dosen Program Studi Animasi, Fakultas Seni Media Rekam (FSMR) ISI Yogyakarta, dalam Konferensi Puncak Pendidikan Tinggi Indonesia (KPPTI) 2026 di Universitas Airlangga, Surabaya.
In the session Kematangan Digital, Tata Kelola Data, dan Etika AI pada Kamis (12/11), Troy menyampaikan presentasi berjudul “Menjaga Ruang Karya Cipta: Perumusan Kebijakan Pemanfaatan Kecerdasan Artifisial Berbasis Analisis Kebutuhan di Institut Seni Indonesia Yogyakarta”. Sesi tersebut merupakan bagian dari klaster Transformasi Pembelajaran, Digitalisasi, dan Relevansi Lulusan.
Troy menekankan bahwa kesiapan perguruan tinggi menghadapi AI tidak cukup diukur dari kecepatan mengadopsi teknologi. Institusi, menurutnya, perlu memahami praktik penggunaan AI di kalangan sivitas akademika sebelum menetapkan kebijakan.
“Kesiapan menghadapi AI tidak diukur dari kecepatan adopsi, melainkan dari apakah institusi mengetahui praktik warganya sebelum mengaturnya,” ujarnya.
Gagasan itu didukung analisis kebutuhan internal yang melibatkan 241 mahasiswa dari 21 program studi dan 27 koordinator program studi. Pemetaan pada 27–29 Juni 2026 menunjukkan bahwa 231 mahasiswa atau 95,9 persen responden pernah menggunakan AI, sementara 192 mahasiswa tercatat sebagai pengguna aktif.
Analisis yang sama menemukan bahwa 90,9 persen pengguna AI mempelajari teknologi tersebut secara otodidak, sedangkan hanya 3 persen memperoleh pengetahuan melalui dosen atau perkuliahan. Data ini menunjukkan perlunya pendampingan akademik dan arahan penggunaan AI yang lebih jelas.
Bagi pendidikan seni, pemetaan tersebut juga menyoroti kekhawatiran terkait dampak AI terhadap proses penciptaan. Sebanyak 83,5 persen pengguna mengkhawatirkan ketergantungan berlebihan pada teknologi, 73,2 persen mencemaskan berkurangnya orisinalitas dan ciri khas pribadi dalam karya, serta 67,5 persen menyoroti persoalan hak cipta dan kepemilikan karya. Sebanyak 38,5 persen responden juga menyebut pernah menerima arahan penggunaan AI yang berbeda-beda antardosen atau mata kuliah.
“Kesenian lahir dari rasa dan pengalaman manusiawi, bukan kalkulasi algoritma,” kata Troy. Ia menjelaskan bahwa pengetahuan artistik dalam seni tradisi, tari, teater, kriya, dan batik tumbuh melalui pengalaman langsung, keterampilan tubuh, pengulangan, serta pewarisan antargenerasi. Karena itu, pemanfaatan AI perlu memperluas eksplorasi dan inovasi tanpa menghilangkan proses belajar, kepekaan estetis, dan kontribusi orisinal manusia.
Wakil Rektor Bidang Akademik dan Perencanaan ISI Yogyakarta, Dr. Dewanto Sukistono, M.Sn., menyatakan bahwa transformasi pendidikan seni perlu menyeimbangkan penguasaan teknologi, penguatan kapasitas akademik, dan perlindungan terhadap karakter penciptaan seni.
“AI dapat memperluas ruang eksplorasi, penelitian, dan inovasi pembelajaran, tetapi kepekaan artistik, keputusan kreatif, serta tanggung jawab atas karya tetap berada pada manusia. Karena itu, kebijakan institusi harus memberikan arah yang jelas sekaligus memberi ruang bagi setiap program studi untuk menerapkannya sesuai karakter disiplin seni,” ujarnya.
Kebijakan pemanfaatan AI di ISI Yogyakarta dirancang untuk terus dievaluasi. Peraturan Rektor Nomor 11 Tahun 2026 mengamanatkan evaluasi tahunan dengan melibatkan dosen, mahasiswa, tenaga kependidikan, serta pihak yang memiliki pandangan kritis terhadap pemanfaatan AI.
Partisipasi ISI Yogyakarta dalam KPPTI 2026 menegaskan kontribusi perguruan tinggi seni dalam pembahasan transformasi pendidikan tinggi. Melalui riset berbasis kebutuhan sivitas akademika, ISI Yogyakarta mengangkat perspektif pendidikan seni dalam merumuskan pemanfaatan teknologi yang mendukung inovasi sekaligus menjaga kreativitas, identitas budaya, dan orisinalitas karya.
